Tata Cara Pengurusan Dokumen

Akta Kelahiran <60 hari

Syarat pencatatan kelahiran :

  1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
  2. Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orangtua (dilegalisir)
  3. Fotokopi KK dan KTP-el orangtua
  4. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
  5. Pencatatan kelahiran tidak dipungut biaya, selama belum melewati batas waktu pelaporan (60 hari)
  6. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas dan dikenakan sanksi administrasi keterlambatan
  7. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa
  8. Untuk orang asing, ditambah :
  • Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orangtua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
  • Fotokopi paspor (dilegalisir)

Untuk proses akta kelahiran yang tidak memiliki Surat keterangan lahir dapat di ganti dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kelahiran (SPTJM Kelahiran)

Untuk proses akta kelahiran yang tidak mempunyai surat nikah, dapat memperoleh duplikat surat nikah di instansi dimana di terbitkan surat nikah, atau dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perkawinan (SPTJM Perkawinan) jika tidak dapat memperoleh duplikat perwakinan.

Kartu Keluarga Baru
  • Meminta surat pengantar pembuatan kartu keluarga baru dari Ketua RT setempat.
  • Membawa surat pengantar tersebut ke Ketua RW dan meminta stempel RW.
  • Membawa surat pengantar tersebut beserta dengan persyaratan lainnya ke kantor kelurahan dan mengisi formulir permohonan kartu keluarga baru.

Adapun persyaratan yang akan dibutuhkan dalam pengurusan kartu keluarga bagi pasangan yang baru menikah, antara lain:

  • Surat pengantar dari RT yang telah distempel di RW.
  • Fotokopi buku nikah/akta perkawinan.
  • Surat keterangan pindah (bagi anggota keluarga pendatang).
Perubahan Data Kartu Keluarga

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI KELAHIRAN SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK lama.
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir.
  4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kedalam KK.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENUMPANG KEDALAM KK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. KK yang ditumpangi.
  4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  5. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
  6. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah.
  7. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG KE DALAM KK WARGA NEGARA INDONESIA ATAU ORANG ASING SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama atau KK yang ditumpangi.
  3. Paspor.
  4. Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap yang dilegalisir.
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA PERUBAHAN KK AKIBAT PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA BAIK MENINGGAL ATAU PINDAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto cpy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dan atau
  4. Surat Keterangan Pindah.
  5. Penerbitan KK karena Hilang / Rusak.

PERSYARATAN PERUBAHAN KK KARENA KK HILANG / RUSAK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah.
  3. KK yang rusak.
  4. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
  5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
  6. Pembetulan Data KK.

PERSYARATAN PEMBETULAN DATA KK SEBAGAI BERIKUT:

  1. Pengantar RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto copy bukti pendukung yang dilegalisir sesuai dengan permohonan pembetulan data dalam KK.
  4. Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Warga Negara Indonesia.
Kartu Tanda Penduduk

Syarat Penerbitan KTP Elektronik :

  1. Isian permohonan KTP Elektronik;
  2. Fotokopi KK;
  3. KTP elektronik lama atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila pernah memiliki KTP elektronik.
  4. Jika ada perubahan elemen data kependudukan, untuk memperbarui kartu keluarga terlebih dahulu.
Kartu Tanda Penduduk Hilang

Berikut langkah-langkah pengurusan KTP yang hilang:

1. Melapor Kehilangan KTP

Salah satu persyaratan administratif untuk mengurus KTP yang hilang adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian tempat terjadinya kehilangan, atau untuk lebih mempermudah, Anda dapat mengurus surat kehilangan tersebut di Polsek dalam wilayah kelurahan di mana KTP dikeluarkan. Untuk mendapatkan dokumen ini, mungkin ada ketentuan di sejumlah wilayah di mana Anda harus membawa surat pengantar dari RT/RW setempat.

Untuk lebih jelasnya, alurnya kira-kira seperti ini:

  • Meminta surat pengantar ke Ketua RT yang kemudian dilegalisasi oleh Ketua RW.
  • Membawa surat pengantar RT/RW tersebut ke kantor kepolisian setempat, bisa Polsek atau Polres, untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan KTP. Di Kantor Polisi biasanya sudah disediakan formulir yang harus diisi. Menurut aturan, pembuatan surat keterangan kehilangan ini tidak dipungut biaya, namun tentu saja terkadang ada kebijakan yang berbeda.

Ada kemungkinan prosedurnya dibalik, tergantung ketentuan di masing-masing wilayah. Jadi bisa saja prosedurnya dimulai dengan lapor ke kepolisian terlebih dahulu untuk membuat surat keterangan kehilangan, kemudian baru meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat.

Pada dasarnya kedua prosedur itu sama, karena kedua dokumen, baik surat keterangan kehilangan maupun surat pengantar RT/RW sama-sama akan Anda bawa ke Kantor Kelurahan untuk dilakukan proses selanjutnya.

2. Datang ke Kantor Kelurahan/Desa

Langkah selanjutnya adalah membawa berkas persyaratan pengurusan KTP hilang ke Kantor Kelurahan setempat. Detail langkah-langkahnya seperti berikut:

1. Menyerahkan berkas persyaratan yang berisi:
  • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan/atau surat pengantar RT/RW
  • Fotokopi Kartu Keluarga
  • Di beberapa tempat ada yang meminta pula pasfoto berwarna berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
2. Mengisi Formulir Permohonan KTP Karena Hilang

Setelah diisi dengan baik dan lengkap, formulir permohonan pembuatan KTP baru karena hilang tersebut akan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa.

3. Penyusunan Berkas Untuk Dibawa ke Kecamatan

Berkas persyaratan yang sudah diperiksa oleh petugas kelurahan akan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa kemudian akan disusun oleh petugas untuk Anda bawa ke Kantor Kecamatan.

4. Datang ke Kantor Kecamatan

Berkas persyaratan beserta formulir permohonan pembuatan KTP baru karena hilang dari Kantor Kelurahan kemudian dibawa ke Kantor Kecamatan (atau Sudin Kependudukan, tergantung ketentuan di wilayah masing-masing). Prosedur pengurusan KTP hilang mungkin berbeda-beda di setiap wilayah, namun umumnya seperti berikut:

  • Menyerahkan atau menumpuk berkas di tempat yang sudah disediakan
  • Menunggu panggilan dari petugas kecamatan
  • Pemberian tanda terima berkas permohonan yang mencantumkan waktu e-KTP Anda dapat diambil.

Waktu untuk menunggu proses KTP baru Anda jadi sekali lagi bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tapi umumnya kurang-lebih satu minggu setelah data masuk.

Di sejumlah tempat  pengurusan KTP hilang dilakukan di Kantor Suku Dinas (Sudin) Kependudukan, alur prosedurnya kira-kira seperti ini:

1. Mengisi Formulir Pembuatan KTP Baru Pengganti KTP Hilang

Formulir ini perlu ditandatangani di atas materai, jadi Anda perlu menyiapkan materai terlebih dahulu dari rumah.

2. Menyerahkan Formulir Beserta Berkas Persyaratan

Formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani di atas materai kemudian diserahkan ke petugas beserta berkas persyaratan yang dibawa dari kelurahan.

3. Penerbitan e-KTP Baru

e-KTP akan dikeluarkan langsung pada hari yang sama, setelah menunggu beberapa waktu untuk pemrosesan. Pengambilan e-KTP tidak bisa diwakilkan karena perlu memberikan data sidik jari untuk keperluan verifikasi. Anda tidak perlu mengisi formulir data dan foto lagi karena data Anda sudah tersimpan di database Kependudukan.

Bagi Anda yang KTP-nya masih KTP lama yang belum elektronik, berarti belum melakukan perekaman data untuk e-KTP. Mungkin proses peralihan dari KTP lama ke e-KTP bisa dilakukan saat pengurusan KTP hilang ini. Jadi Anda akan melalui proses perekaman data seperti data kependudukan lengkap kemudian data biometrik seperti sidik jari, retina mata, dan tanda-tangan secara elektronik.

Pindah Keluar Wilayah

Persyaratan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

  1. Formulir permohonan pindah;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Pindah Masuk Ke Wilayah

Persyaratan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI)

  1. Formulir pindah datang;
  2. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari daerah asal;
  3. Biodata penduduk dari daerah asal;
  4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Pendaftaran Pernikahan

Adapun beberapa persyaratan umum untuk mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

  1. Surat keterangan untuk nikah (model N1),
  2. Surat keterangan asal-usul (model N2),
  3. Surat persetujuan mempelai (model N3),
  4. Surat keterangan tentang orangtua (model N4),
  5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
  6. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari Puskesmas setempat,
  1. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000.
  2. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali,
  3. Pas foto ukuran 3×2 sebanyak 3 lembar,
  4. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun,
  5. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing,
  6. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang,
  7. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,
  8. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Sedangkan dalam proses pengurusan Surat Nikah ke KUA, Anda harus melengkapi kelengkapan dokumen dan syarat sebagai berikut ini:

CALON SUAMI

  1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 dan N4.
  2. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar/Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan).
  3. Jika calon Istri sedaerah/Kecamatan, berkas calon Suami diserahkan ke pihak calon Istri.

LAMPIRAN

  1. Fotokopi KTP,
  2. Akta Kelahiran dan C1 (Kartu KK),
  3. Pas foto 3×4 = 2 lembar, jika calon istri luar daerah,
  4. Pas foto 2×3 = 5 lembar, jika calon istri sedaerah/Kecamatan.

CALON ISTRI

  1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 dan N4,
  2. Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami),
  3. Calon Suami dan Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatan Perkawinan dari BP4.

LAMPIRAN

  1. Fotokopi KTP,
  2. Akta Kelahiran dan C1 (Kartu KK) caten,
  3. Fotokopi Kartu Imunisasi TT,
  4. Pas foto latar biru ukuran 2×3 masing-masing caten 5 lembar,
  5. Akta Cerai dari PA bagi janda/ duda cerai,
  6. Dispensasi Pengadilan Agama bila usia kurang dari 16 tahun dan 19 tahun,
  7. Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI,
  8. Surat keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal,
  9. Surat keterangan Wali jika Wali tidak sealamat dari Kelurahan setempat,
  10. Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari,
  11. N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 tahun,
  12. N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia.
Gugatan Cerai

1. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan dalam pengajuan gugatan cerai cukup banyak, meliputi:

  • Surat nikah asli
  • Fotokopi surat nikah
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
  • Surat keterangan dari kelurahan
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
  • Meterai

Nah jika ingin menggugat harta gono gini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas, seperti surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan STNK), dan dokumen harta lainnya.

2. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami.

3. Membuat Surat Gugatan

Begitu tiba di pengadilan, Anda bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

4. Menyiapkan Biaya Perceraian

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

5. Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian.

Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri.

Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti kalau pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak pengadilan berhak membuat surat akta cerai.

6. Menyiapkan Saksi

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian.

Jika Anda masih bingung, tidak mau ribet mengurus sendiri gugatan cerai, Anda bisa menyewa jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian Anda. Dengan adanya pengacara, Anda setidaknya sudah memiliki shield untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba.

Surat Kematian

Syarat yang harus dilengkapi ketika hendak mengurus surat keterangan kematian :

  • Surat pengantar RT / RW
  • Surat pengantar dari Desa / Kelurahan
  • KTP dan KK yang bersangkutan (almarhum)
  • Foto kopi KTP 2 orang saksi
  • Surat keterangan kematian dari Dokter, Rumah Sakit, Puskesmas

Catatan: untuk surat keterangan kematian, jika saat meninggal di Rumah Sakit maka surat keterangan kematian bisa kamu urus pada dokter / rumah sakit tersebut. Jika meninggal di rumah kamu bisa meminta surat keterangan kematian pada Puskesmas setempat untuk surat pengganti dari Dokter.

Prosedur Cara Membuat Surat Kematian
  1. Lengkapi semua syarat yang diperlukan diatas
  2. Meminta surat pengantar dari RT dan RW
  3. Surat pengantar dibawa ke Desa / Kelurahan berikut syarat lengkapnya, di Desa diminta mengisi Formulir pembuatan Surat Kematian kemudian diterbitkan Surat Kematian tersebut
  4. Kemudian bawa semua berkas dari Kelurahan untuk diproses pada Kantor Kecamatan
  5. Berkas yang sudah ditanda tangani oleh pihak Kecamatan kemudian dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Despendukcapil) Kabupaten / Kota setempat untuk diproses terkait Akta / Surat Kematian yang diterbitkan.

Sampai disini proses pembuatan dan mengurus Surat Kematian telah selesai dan bisa kamu gunakan sebagai mana mestinya.

Tambahan :

  • Setiap kematian wajib dicatatkan oleh (orang tua/ Suami/ Istri/ Anak atau kuasanya/Ketua RT) kepada Dinas selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian
  • Begitu juga warga Negara Indonesia yang meninggal di luar Negeri, waktu untuk melaporkan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Indonesia, dengan melampirkan syarat tambahan sebagai berikut: 1. Sertifikat kematian dari negara dimana kematian terjadi, 2. Paspor Almarhum / almarhumah
Sertifikat Tanah

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Balik Nama Sertifikan Tanah

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Perubahan Data SPPT PBB

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Keterangan Usaha

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Keterangan Tidak Mampu

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Got your own Question? Here are some options:

Ask Us in Comments

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

Contact Support

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

Susah urus dokumen administratif?

Prosedur pengurusan surat atau dokumen administratif untuk berbagai macam keperluan bagi sebagian orang bisa dikatakan mudah dalam mengurusnya, namun bagi sebagian besar yang lain ini adalah sebuah masalah tidak bisa dianggap remeh, susah, berbelit belit mungkin itu kesan dari sebagain besar orang.

Kesan susah dan berbelit belit sebenarnya bisa di tiadakan jika masyarakat memperhatikan prosedur-prosedur dari setiap pengurusan masing masing dokumen administrasi. Berikut beberapa prosedur pengurusan dokumen administrasi.

Click Me

Recent Posts

Menu